Seminar Penguatan Sistem dan Operasional Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Samarinda – Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), meningkatnya kompleksitas serangan digital, hingga munculnya ancaman komputasi kuantum menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian serius di tengah percepatan transformasi digital.

Hal tersebut disampaikan Director Southeast Asian Regional Office Korea Internet & Security Agency (KISA), Kwon Hyun-o, saat menjadi narasumber dalam Seminar Penguatan Sistem dan Operasional Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (9/6/2026).

Dalam pemaparannya bertajuk “Korea's Cybersecurity Landscape and KISA's Role”, Kwon menjelaskan bahwa terdapat lima tren utama yang membentuk lanskap keamanan siber global pada 2026, yakni AI-driven cybersecurity, shift to cyber resilience, identity and zero trust, post-quantum and future risks, serta stronger governance and regulation.

Menurutnya, perkembangan teknologi AI menghadirkan dua sisi yang berbeda dalam dunia keamanan siber. Di satu sisi AI membantu meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman, namun di sisi lain juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk memperluas serangan.

"Rise of agentic AI is expanding the attack surface, while AI-powered attacks such as phishing and malware automation are accelerating," jelas Kwon dalam paparannya.

Ia mengatakan serangan siber saat ini juga mengalami pergeseran pola. Jika sebelumnya fokus pada upaya membobol sistem, kini banyak serangan yang menargetkan identitas pengguna dan kredensial akses.

"Attacks are shifting from intrusion to credential compromise, making identity security and Zero Trust architecture more important than ever," ujarnya.

Selain itu, organisasi tidak lagi hanya dituntut mampu mencegah serangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk bertahan dan pulih dengan cepat ketika insiden terjadi.

"The focus is moving from prevention to resilience, emphasizing recovery and business continuity," kata Kwon.

Ia juga menyoroti meningkatnya tantangan global terkait regulasi keamanan siber dan perlindungan data. Menurutnya, keamanan siber kini telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi dan reputasi institusi.

Paparan tersebut menjadi relevan bagi Kalimantan Timur yang saat ini terus memperluas integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, pengelolaan data, hingga sistem pemerintahan, aspek keamanan siber menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Lima tren yang dipaparkan Kwon menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keamanan informasi, serta kesiapan menghadapi insiden siber menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Kwon, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa ketahanan siber tidak dibangun hanya melalui teknologi, tetapi juga melalui kolaborasi, regulasi yang kuat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi berbagai daerah yang tengah mempercepat digitalisasi layanan publik, termasuk Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut, Kwon turut memperkenalkan peran KISA sebagai lembaga terdepan Korea Selatan dalam pengelolaan keamanan siber nasional. KISA mengoperasikan sistem respons insiden siber nasional, melakukan pemantauan ancaman selama 24 jam, serta memberikan dukungan teknis dalam penanganan berbagai serangan digital.

Selain itu, KISA aktif mengembangkan program pengelolaan kerentanan sistem, perlindungan data pribadi, sertifikasi keamanan digital, penguatan infrastruktur kritis, hingga kerja sama internasional dalam bidang keamanan siber.

Kwon menegaskan bahwa kolaborasi antarnegara menjadi semakin penting mengingat ancaman siber tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan internasional perlu terus diperluas untuk membangun ketahanan digital yang lebih kuat. Melalui forum ini, Pemprov Kaltim juga memperoleh kesempatan untuk mempelajari praktik dan pengalaman internasional dalam memperkuat keamanan sistem digital pemerintahan di tengah percepatan transformasi layanan publik. (sef/pt)

Foto : Teguh / Adding

Video : Rizki Kurniawan